BGN Depok Tegaskan Tidak Toleransi Pelanggaran Hukum
Depok — Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Depok memberikan klarifikasi terkait kasus dugaan keterlibatan seorang relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam perkara narkoba yang belakangan menjadi sorotan publik.
Pihak BGN menyatakan bahwa relawan tersebut telah diberhentikan dari tugasnya setelah muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan dalam kasus narkotika. Keputusan itu diambil sebagai langkah tegas untuk menjaga kredibilitas program pelayanan masyarakat yang dijalankan pemerintah.
Kasus tersebut bermula dari penangkapan seorang sopir yang berkaitan dengan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Depok. Dari hasil pengembangan, aparat menemukan dugaan keterlibatan individu lain yang diketahui berstatus relawan SPPG.
Koordinator wilayah BGN Depok menjelaskan bahwa pihaknya langsung melakukan tindakan administratif setelah menerima laporan terkait kasus tersebut. Menurutnya, seluruh relawan wajib mematuhi aturan hukum dan menjaga integritas selama terlibat dalam program pelayanan publik.
BGN juga menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan individu tertentu tidak mewakili keseluruhan relawan maupun program pelayanan gizi yang sedang dijalankan. Program MBG dan SPPG disebut tetap berjalan normal dan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai target pemerintah.
Evaluasi Sistem Pengawasan Relawan Jadi Perhatian
Munculnya kasus ini membuat BGN Depok melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan relawan di lapangan. Evaluasi dilakukan untuk memperkuat proses seleksi, pemantauan, dan pembinaan terhadap seluruh tenaga yang terlibat dalam program pelayanan masyarakat.
Pihak BGN menyebut penguatan pengawasan penting dilakukan demi menjaga kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat.
Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum juga disebut akan terus dilakukan apabila ditemukan indikasi pelanggaran lain yang melibatkan relawan atau tenaga pendukung program.
Pengamat sosial menilai kasus tersebut menjadi pengingat bahwa program pelayanan publik membutuhkan sistem pengawasan yang ketat. Relawan yang bekerja di lapangan dinilai perlu melalui proses verifikasi dan pembinaan secara berkala agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
Di sisi lain, masyarakat diminta tidak mengaitkan tindakan individu dengan keseluruhan program MBG maupun SPPG. Pemerintah memastikan program pemenuhan gizi masyarakat tetap menjadi prioritas dan terus berjalan sesuai rencana.
