(1).png){kind=logo}
Hukum
Explore articles in the Hukum category
Teror OPM yang Biadab: Kekerasan Terkutuk terhadap Warga Sipil Merusak Harapan Damai Papua
JAKARTA – Teror OPM terhadap warga sipil kembali memicu keprihatinan mendalam. Berbagai aksi kekerasan yang menimpa masyarakat non-kombatan dinilai sebagai tindakan yang biadab karena menyasar mereka yang tidak terlibat dalam konflik. Ketika warga sipil menjadi korban, bukan hanya nyawa yang hilang, tetapi juga rasa aman, harapan, dan masa depan masyarakat Papua.
Read more
Isu Korupsi Satelit Kemenhan: Kerugian Negara Ditindak, Sistem Pengawasan Proyek Strategis Diperkuat
Penanganan dugaan korupsi proyek satelit orbit 123° BT di lingkungan Kementerian Pertahanan menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak kerugian negara sekaligus memperkuat sistem pengawasan proyek strategis nasional. Kasus yang disebut menyebabkan kerugian hingga Rp500,5 miliar ini tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola secara menyeluruh.
Read more
Putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 Tegaskan Pilkada Langsung Tetap Berlaku, Permohonan Uji Materi Ditolak
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat tetap menjadi sistem yang berlaku di Indonesia. Kepastian tersebut ditegaskan melalui Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Read more
Istana Pastikan Presiden Prabowo Tidak Intervensi Penegakan Hukum, Minta Semua Pihak Hormati Mekanisme Peradilan
JAKARTA – Istana Kepresidenan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah meminta seluruh pihak untuk menghormati mekanisme peradilan dan tidak mengaitkan nama Presiden dengan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Read more
Relawan SPPG di Depok Diduga Terlibat Narkoba, BGN Pastikan Sudah Dipecat
BGN Depok memastikan relawan SPPG yang diduga terlibat kasus narkoba telah diberhentikan. Kasus ini memicu evaluasi internal dan penguatan pengawasan terhadap relawan program pelayanan gizi masyarakat.
Read more
Kepemimpinan Transparan Parlemen: DPR Buka Ruang Masukan Masyarakat Terkait RUU Perampasan Aset demi Penegakan Hukum yang Akuntabel
Komitmen sinergis dan transparan terus dibuktikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Pemerintah dalam mengawal pembaharuan hukum nasional. Melalui keterbukaan menerima aspirasi publik secara langsung serta penetapan target pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026, parlemen dan pemerintah menegaskan keseriusan bersama untuk melahirkan instrumen penegakan hukum yang akuntabel, tegas, dan berpihak pada penyelamatan keuangan negara.
Read more
KPK Terima Putusan Kasus Sertifikasi K3, Fokus Beralih ke Dugaan Aliran Dana dan Pertanggungjawaban yang Lebih Luas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan pengadilan dalam perkara dugaan korupsi pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Namun keputusan tersebut bukan berarti perkara telah selesai. Sebaliknya, KPK kini mengarahkan fokus pada pengembangan penyidikan melalui penelusuran aliran dana, pendalaman keterlibatan pihak lain, serta pengungkapan jaringan yang diduga menikmati keuntungan dari praktik korupsi tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada vonis, tetapi juga menyasar akar persoalan dan sistem yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.
Read more
Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya Dipersoalkan, LBH Jakarta Ingatkan Risiko Pelanggaran HAM
LBH Jakarta menyoroti pembentukan Tim Pemburu Begal oleh Polda Metro Jaya yang dinilai berpotensi menimbulkan praktik kekerasan dan pelanggaran HAM. Penanganan kriminalitas diminta tetap mengedepankan prinsip hukum dan akuntabilitas.
Read more
Eks Ketua BEM UGM Temukan Alat Pelacak di Mobil, Publik Minta Pengusutan Tuntas dan Transparan
YOGYAKARTA – Temuan dua perangkat yang diduga sebagai alat pelacak pada kendaraan yang digunakan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Peristiwa tersebut mencuat setelah Tiyo mengungkapkan penemuannya melalui media sosial, tak lama setelah mengikuti aksi demonstrasi di kawasan Gejayan, Yogyakarta. Temuan itu memunculkan berbagai spekulasi dan perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak mengaitkannya dengan aktivitas advokasi dan kritik yang selama ini disuarakan Tiyo, sementara pihak lain meminta agar seluruh dugaan tersebut dibuktikan melalui proses investigasi yang objektif dan berbasis fakta. Hingga saat ini, belum terdapat informasi resmi yang mengungkap siapa pihak yang memasang perangkat tersebut maupun tujuan pemasangannya. Karena itu, berbagai kalangan menilai bahwa penyelidikan menyeluruh menjadi langkah yang paling penting untuk menghindari berkembangnya asumsi yang tidak didukung bukti.
Read more
Presiden Prabowo Minta Aparat Tidak Terlibat Penyelewengan dan Aktivitas Ilegal
Presiden Prabowo meminta aparat negara menjaga integritas dan tidak terlibat dalam praktik perjudian online, narkoba, maupun penyelundupan. Pemerintah menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum profesional.
Read more
Lindungi Usaha Kecil, Presiden Prabowo Perkuat Posbankum Digital untuk Fasilitasi Bantuan Hukum UMKM
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa modernisasi layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) digital harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Pemerintah berkomitmen menghadirkan platform bantuan hukum yang inklusif, dapat diakses dengan mudah, dan ramah bagi warga dengan kebutuhan khusus di seluruh Indonesia.
Read more
Polemik Film Pesta Babi Memanas, Mama Sinta Pertanyakan Penggunaan Wajah dan Identitas Tanpa Persetujuan
Mama Sinta atau Yasinta Moiwend, tokoh perempuan adat asal Merauke, menyampaikan keberatan setelah wajah dan identitasnya ditampilkan dalam film dokumenter Pesta Babi. Merasa tidak pernah memberikan persetujuan, ia mendatangi Polda Metro Jaya untuk mencari kejelasan hukum sekaligus meminta penghormatan terhadap hak privasi individu.
Read more
