Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Restitusi Pajak

Kementerian Keuangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola restitusi pajak setelah nilai pengembalian pajak sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai Rp361,2 triliun. Lonjakan tersebut mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan mencopot dua pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Keputusan itu diambil setelah dilakukan pemeriksaan internal terhadap sejumlah pejabat yang memiliki keterkaitan dengan proses pengawasan dan persetujuan restitusi pajak. Dari lima pejabat yang diperiksa, dua di antaranya dinilai perlu diganti sebagai bagian dari upaya pembenahan organisasi dan penguatan pengawasan internal.

Purbaya menyampaikan bahwa besarnya angka restitusi tidak sesuai dengan proyeksi awal yang diterima Kementerian Keuangan. Perbedaan signifikan antara laporan awal dan realisasi di lapangan menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan pengelolaan penerimaan negara.

Menurutnya, akurasi data dan kualitas pelaporan menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang tepat dan terukur.

Audit Restitusi Pajak Dilakukan Bersama BPKP

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap proses restitusi pajak periode 2016 hingga 2025.

Audit tersebut mencakup pemeriksaan administrasi, validasi dokumen, serta evaluasi terhadap mekanisme pemberian restitusi di berbagai sektor usaha. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa audit bukan ditujukan untuk menghambat hak wajib pajak dalam memperoleh restitusi, melainkan memastikan sistem pengawasan berjalan lebih efektif dan transparan.

Selain audit, pemerintah juga memperkuat regulasi melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 yang mengatur pengetatan prosedur penelitian dan pemeriksaan pengajuan restitusi pajak.

Reformasi Perpajakan dan Pengawasan Internal Diperkuat

Kasus lonjakan restitusi pajak menjadi bagian dari evaluasi lebih luas terhadap reformasi birokrasi perpajakan. Pemerintah menilai penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan DJP perlu terus dilakukan untuk menjaga integritas administrasi perpajakan nasional.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pelayanan kepada wajib pajak dan perlindungan terhadap penerimaan negara. Karena itu, peningkatan kualitas pengawasan, modernisasi sistem pelaporan, serta transparansi data menjadi prioritas dalam pembenahan sektor perpajakan.

Langkah pencopotan pejabat DJP diharapkan dapat memperkuat disiplin birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola perpajakan di Indonesia.