Jakarta — Indonesia makin mempertegas posisinya di panggung diplomasi global setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri penandatanganan piagam Board of Peace di World Economic Forum (WEF) 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss pada 22 Januari 2026. Prabowo menyatakan optimisme kuat bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace membuka peluang konkret untuk mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina, dan memperkuat perlindungan warga sipil yang terdampak konflik.

Board of Peace: Platform Diplomasi Perdamaian

Board of Peace (BoP) merupakan sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mendukung proses transisi pasca konflik di Gaza, termasuk memantau pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan upaya rehabilitasi pemerintahan setempat. Badan ini menjadi bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang mendapat dukungan dari United Nations Security Council Resolution 2803.

Presiden Prabowo hadir langsung untuk menandatangani piagam tersebut mewakili Indonesia, bersama pemimpin negara lain yang sepaham akan pentingnya perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah. Indonesia ikut serta dalam BoP bersama negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, Turkiye, Mesir, dan Uni Emirat Arab, sebagai bagian dari upaya kolektif internasional untuk mengakhiri kekerasan dan mempercepat upaya kemanusiaan.

Optimisme Presiden Prabowo

Usai penandatanganan piagam, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya kepada awak media bahwa Board of Peace menjadi peluang nyata untuk memajukan situasi di Gaza yang sudah lama dilanda konflik. Ia menyatakan bahwa penderitaan rakyat Gaza telah berkurang karena bantuan kemanusiaan yang deras masuk, sekaligus berharap peran Indonesia dapat memperkuat koordinasi upaya tersebut.

“Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” ujar Prabowo, menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia adalah bagian dari komitmen kemanusiaan dan diplomasi aktif yang berpihak pada penghentian kekerasan dan peningkatan akses bantuan.

Komitmen Indonesia terhadap Perdamaian dan Solusi Dua Negara

Pemerintah Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa keterlibatan dalam Board of Peace sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang berlandaskan kehendak bangsa dan mandat konstitusi untuk mendukung perdamaian dunia serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keanggotaan Indonesia pada BoP dipandang sebagai cara strategis untuk menyuarakan solusi yang adil, termasuk solusi dua negara, sebagai dasar perdamaian antara Israel dan Palestina.

Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia memutuskan untuk bergabung karena BoP dianggap sebagai wadah konstruktif yang mengumpulkan negara-negara yang ingin berkontribusi pada penyelesaian konflik dan stabilisasi di Gaza. Partisipasi Indonesia diharapkan dapat memastikan bahwa proses perdamaian tidak hanya bersifat retoris, tetapi dilaksanakan dalam praktik melalui koordinasi internasional yang lebih efektif.

Dampak Positif bagi Diplomasi Indonesia

Keterlibatan Indonesia di Board of Peace memperlihatkan kemampuan diplomasi Indonesia untuk berperan di forum internasional yang menghadirkan negara-negara dengan pandangan berbeda. Posisi ini memperkuat citra Indonesia sebagai mediator yang moderat dan pro-perdamaian di tengah dinamika global yang kompleks.

Partisipasi aktif Indonesia di forum ini juga membuka peluang kerja sama diplomatik lintas regional dan internasional untuk memperluas dukungan kemanusiaan, memperkuat perlindungan warga sipil, dan menjaga jalur dialog sebagai alternatif penyelesaian konflik.

Tantangan dan Komitmen Selanjutnya

Meskipun direspons positif oleh kalangan pemerintahan dan diplomat, keikutsertaan Indonesia di Board of Peace juga memunculkan perdebatan di dalam negeri. Pemerintah telah menunjukkan kesiapan untuk menerima masukan dari berbagai pihak dan menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten pada tujuan awal yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dan kebijakan luar negeri yang berpihak pada perdamaian.

Presiden Prabowo bahkan menyatakan bahwa Indonesia siap meninjau kembali keanggotaannya jika BoP tidak selaras dengan prinsip nasional atau tidak menghasilkan kemajuan nyata bagi rakyat Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia di forum tersebut adalah pilihan strategis yang didasarkan pada prinsip, bukan semata diplomasi simbolis.

Kesimpulan: Diplomasi Indonesia yang Progresif dan Berprinsip

Optimisme Indonesia di Davos mencerminkan strategi diplomasi yang matang: aktif di forum global sambil menjaga prinsip dasar kebijakan luar negeri dan kepentingan rakyat Palestina. Dengan bergabung di Board of Peace, Indonesia menunjukkan bahwa peran aktif dalam diplomasi internasional tidak bertentangan dengan komitmen terhadap solusi damai yang berkeadilan serta perlindungan warga sipil yang terdampak konflik.