Kritik The Economist Dinilai Terlalu Menyederhanakan Kondisi Ekonomi Indonesia
Artikel The Economist yang terbit pada Mei 2026 menampilkan pandangan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang membawa Indonesia ke arah yang berisiko secara ekonomi dan politik. Salah satu tuduhan yang paling menonjol adalah bahwa pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang terlalu agresif dan berpotensi membahayakan stabilitas ekonomi nasional.
Namun, kajian berjudul Meluruskan Narasi dan Membantah Klaim The Economist terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo Subianto menyebut bahwa narasi tersebut perlu diuji dengan indikator ekonomi yang lebih luas dan objektif. Menurut kajian tersebut, defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar 2,68 persen dari PDB, masih berada di bawah batas maksimal 3 persen yang ditetapkan undang-undang. Rasio utang Indonesia juga berada di kisaran 41 persen dari PDB, jauh lebih rendah dibandingkan sejumlah negara maju dan masih berada dalam kategori moderat secara internasional.
Kajian tersebut juga mencatat bahwa cadangan devisa Indonesia mencapai USD154,6 miliar atau setara 6,3 bulan impor. Sementara pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan, menjadi yang tertinggi sejak 2022. Neraca perdagangan Indonesia juga mencatat surplus USD49,82 miliar sepanjang 2025.
Penulis kajian menilai data-data tersebut menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Bahkan, International Monetary Fund dalam evaluasinya menyebut Indonesia sebagai salah satu global bright spot atau titik terang ekonomi global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Meski demikian, kajian tersebut tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi pemerintah, seperti tingginya beban pembayaran bunga utang dan rendahnya rasio pajak nasional. Namun persoalan tersebut dinilai merupakan masalah struktural yang telah berkembang selama bertahun-tahun dan tidak bisa dilekatkan sepenuhnya pada pemerintahan yang baru berjalan.
Program MBG dan Demokrasi Indonesia Jadi Titik Perdebatan
Selain soal fiskal, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sasaran kritik The Economist. Program yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo tersebut dinilai berpotensi membebani anggaran negara.
Sebaliknya, kajian tersebut menyebut kritik itu kurang mempertimbangkan berbagai penelitian internasional yang menunjukkan bahwa program makan sekolah merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lembaga seperti World Bank dan Food and Agriculture Organization telah lama menempatkan program serupa sebagai instrumen penting dalam pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal.
Hingga akhir 2025, Program MBG disebut telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat melalui 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di seluruh Indonesia. Program tersebut juga diklaim menciptakan sekitar 741.985 lapangan kerja langsung dan menggerakkan sektor petani, nelayan, serta UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan.
Dalam isu demokrasi, kajian tersebut mengakui adanya penurunan skor demokrasi Indonesia berdasarkan indeks yang diterbitkan oleh kelompok The Economist. Namun, penurunan itu disebut sebagai tren yang telah berlangsung sejak beberapa tahun sebelum pemerintahan Prabowo. Indonesia juga masih dikategorikan sebagai Flawed Democracy atau demokrasi yang belum sempurna, bukan rezim otoriter sebagaimana yang secara implisit tergambar dalam kritik tersebut.
Penulis kajian menilai terdapat perbedaan penting antara kritik terhadap kualitas demokrasi dengan pelabelan otoritarianisme. Menurutnya, berbagai tantangan demokrasi yang ada memang perlu diperbaiki, tetapi tidak serta-merta dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa Indonesia telah bergeser menjadi negara otoriter.
Capaian Sosial dan Ekonomi Disebut Kurang Mendapat Perhatian
Kajian tersebut juga menyoroti sejumlah capaian pemerintah yang dinilai kurang mendapat ruang dalam pemberitaan The Economist.
Data yang digunakan menunjukkan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen, rasio gini membaik menjadi 0,363, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,70 persen, serta terciptanya sekitar 2,71 juta lapangan kerja baru sepanjang 2025.
Di sektor pangan, produksi beras nasional mendekati 34,7 juta ton dengan cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 4,6 juta ton. Sementara realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Investasi hilirisasi bahkan menyumbang lebih dari 30 persen dari total investasi nasional pada 2025.
Kajian tersebut menyimpulkan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap penting dalam sistem demokrasi. Namun, analisis terhadap kondisi Indonesia dinilai perlu mempertimbangkan keseluruhan data yang tersedia agar tidak menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana terhadap persoalan yang kompleks. Di tengah berbagai tantangan yang masih ada, sejumlah indikator menunjukkan bahwa ekonomi dan pembangunan Indonesia masih bergerak pada jalur yang relatif positif.
