Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah harus menjalankan keputusan yang telah ditetapkan Satgas Debottlenecking. Menurutnya, keberhasilan mendorong investasi nasional hanya dapat dicapai apabila seluruh instansi memiliki komitmen yang sama dalam menghilangkan hambatan birokrasi.
Purbaya juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi instansi yang tidak mendukung pelaksanaan keputusan Satgas. Salah satu langkah yang disampaikan adalah kemungkinan usulan pemotongan anggaran sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Pemerintah Dorong Seluruh Instansi Bergerak dalam Satu Arah
Pemerintah memandang koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor.
Selama ini, berbagai proyek investasi kerap menghadapi kendala berupa proses administrasi yang panjang, perbedaan interpretasi regulasi, hingga koordinasi yang belum berjalan optimal.
Melalui Satgas Debottlenecking, pemerintah ingin memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan terintegrasi sehingga tidak menghambat realisasi investasi.
Purbaya menegaskan bahwa keputusan yang telah dihasilkan Satgas harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh instansi tanpa pengecualian.
Evaluasi Rutin Dilakukan untuk Menjaga Efektivitas Kebijakan
Sebagai bentuk pengawasan, pemerintah akan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan keputusan Satgas Debottlenecking.
Purbaya menjelaskan bahwa rapat koordinasi akan dilaksanakan setiap minggu untuk memantau progres penyelesaian berbagai hambatan investasi. Seluruh instansi diminta melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah berharap setiap hambatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan tanpa menghambat jalannya proyek investasi.
Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat budaya kerja birokrasi yang lebih cepat, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Percepatan Investasi Menjadi Bagian dari Strategi Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah menilai investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Realisasi investasi yang berjalan optimal diyakini dapat meningkatkan aktivitas industri, memperluas kesempatan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong pemerataan ekonomi.
Oleh karena itu, penyelesaian hambatan investasi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menjaga daya saing Indonesia di tengah persaingan global.
Berbagai reformasi birokrasi yang dilakukan juga diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, baik investor domestik maupun asing.
Ketegasan Pemerintah Diharapkan Perkuat Kepercayaan Investor
Arahan yang disampaikan Purbaya mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola investasi yang lebih efektif dan responsif. Dengan memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bergerak dalam satu koordinasi, pemerintah berharap proses investasi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, memperkuat stabilitas ekonomi nasional, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi di kawasan.
