(1).png){kind=logo}
JAKARTA — Kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh masyarakat mendapatkan penguatan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan kesiapan parlemen untuk mengawal ketersediaan anggaran dalam APBN guna mendukung program sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah.
Dalam pemaparannya, Said mengungkapkan bahwa alokasi anggaran tahap awal yang disiapkan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun anggaran 2027 disepakati sebesar Rp5 triliun.
Skema Pembiayaan Bertahap dan Efektivitas Anggaran
Said Abdullah menjelaskan bahwa angka Rp5 triliun tersebut dirancang sebagai pijakan awal pelaksanaan program secara bertahap. Penataan skema bertahap ini dipilih untuk menjaga kestabilan postur fiskal negara, sekaligus memastikan penyaluran dana ke fasilitas pendidikan dasar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pengalokasian dana ini menjadi bagian dari optimalisasi pemenuhan mandatori alokasi fungsi pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN demi menekan risiko angka putus sekolah.
Efisiensi Belanja Negara dan Pengawasan Transparan
Guna menjamin keberlanjutan pendanaan program sekolah gratis, Banggar DPR RI terus mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi pada pos belanja non-prioritas. Di samping itu, penguatan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan PNBP terus dipacu demi menjaga daya tahan APBN.
DPR menegaskan fungsi pengawasannya agar setiap anggaran yang disalurkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa dan orang tua.
Sinergi Strategis Menuju SDM Unggul
Sinergi antara Banggar DPR RI dan pemerintah ini menjadi wujud nyata komitmen lembaga negara dalam meretas hambatan ekonomi di dunia pendidikan. Dengan adanya kepastian pendanaan secara bertahap, diharapkan program sekolah gratis mampu memberikan jaminan akses belajar yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa.
