(1).png){kind=logo}
Namun, aksi demonstrasi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk membaca sikap seluruh masyarakat. Di tengah kritik yang disampaikan di ruang publik, survei Data Survei Indonesia (DSI) justru memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto.
Survei DSI periode 22 Juli–1 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi mencatat 62,4 persen responden menilai pemerintah serius memberantas korupsi. Angka tersebut menjadi perspektif penting untuk melihat dinamika aksi hari ini secara lebih utuh.
Demo Pati Menunjukkan Kritik, Bukan Hilangnya Kepercayaan
Aksi AMPB menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan lebih tegas. Tuntutan tersebut merupakan bentuk partisipasi publik yang wajar dalam demokrasi. Namun, tidak tepat jika satu aksi kemudian langsung disimpulkan sebagai gambaran bahwa seluruh masyarakat telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Data survei menunjukkan kondisi yang lebih beragam: masyarakat tetap kritis, tetapi pada saat yang sama mayoritas masih memberikan kepercayaan terhadap pemerintah.
Tuntutan AMPB Sejalan dengan Komitmen Prabowo
Tuntutan mengenai pemberantasan korupsi juga memiliki titik temu dengan sikap Presiden Prabowo Subianto. Pada Selasa (25/8), dalam kegiatan peluncuran proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp di Jembrana, Bali, Prabowo kembali menegaskan bahwa penyelewengan harus diperangi sampai ke akar-akarnya. Karena itu, perbedaan antara pemerintah dan masyarakat seharusnya bukan pada tujuan akhirnya, melainkan pada bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata.
62,4 Persen Menilai Pemerintah Serius Berantas Korupsi
Survei DSI mencatat 62,4 persen responden menilai pemerintah serius memberantas korupsi, sedangkan 33,0 persen memiliki pandangan sebaliknya. Angka mayoritas tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kepercayaan terhadap agenda antikorupsi pemerintah. Namun, angka 33 persen juga tidak boleh diabaikan karena menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bukti lebih kuat mengenai keseriusan pemerintah.
60,7 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Prabowo
Tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo juga masih berada pada angka mayoritas. Sebanyak 60,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo, sementara kepuasan terhadap pemerintahan dan kabinet secara umum tercatat 55,5 persen. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan aksi demonstrasi tidak otomatis berarti dukungan masyarakat terhadap Presiden telah runtuh. Kritik dan kepuasan dapat berjalan bersamaan.
72,2 Persen Masih Percaya kepada Pemerintahan
Kepercayaan terhadap pemerintahan tercatat lebih tinggi, yakni 72,2 persen. Selain itu, 61,8 persen responden menilai pemerintah berpihak kepada rakyat kecil. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki modal kepercayaan yang cukup besar. Namun, kepercayaan publik harus dipandang sebagai tanggung jawab, bukan cek kosong. Pemerintah tetap harus membuktikan bahwa kepercayaan tersebut digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat.
Publik Tetap Memiliki Catatan terhadap Penegakan Korupsi
Dukungan publik tidak berarti tidak ada kritik. Survei DSI mencatat 41,4 persen responden menilai penindakan korupsi masih menyasar lawan politik, sedangkan 33,0 persen menilai pemberantasan korupsi belum serius. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi persoalan persepsi. Karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten, transparan, dan dapat meyakinkan masyarakat bahwa pemberantasan korupsi tidak dilakukan secara tebang pilih.
Pengawasan Program Juga Menjadi Sorotan Publik
Dalam kasus penetapan tersangka mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, 59,2 persen masyarakat yang mengikuti kasus tersebut memaknainya sebagai bukti lemahnya pengawasan program sejak awal. Temuan ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya menuntut penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga menginginkan perbaikan sistem. Pemberantasan korupsi karena itu harus mencakup pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara bersamaan.
RUU Perampasan Aset Menjadi Aspirasi yang Perlu Dijawab
Tuntutan percepatan RUU Perampasan Aset memperlihatkan keinginan masyarakat agar negara memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memulihkan aset hasil tindak pidana. Aspirasi tersebut perlu dijawab melalui proses legislasi yang jelas dan transparan serta tetap memberikan kepastian hukum. Yang dibutuhkan bukan hanya aturan yang terlihat tegas, tetapi instrumen yang efektif untuk melindungi dan mengembalikan aset negara.
Hukuman Berat Harus Berjalan Bersama Pencegahan
Tuntutan hukuman mati bagi koruptor menunjukkan besarnya kemarahan masyarakat terhadap korupsi. Namun, hukuman berat saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan anggaran, transparansi, tata kelola, dan sistem pencegahan. Korupsi harus dibuat semakin sulit dilakukan, bukan hanya semakin berat hukumannya ketika pelaku sudah tertangkap.
Kontra Narasi Harus Berangkat dari Data
Jika muncul narasi bahwa demo hari ini membuktikan pemerintah tidak serius memberantas korupsi, data DSI menunjukkan 62,4 persen responden justru menilai pemerintah serius. Jika dikatakan Prabowo telah kehilangan kepercayaan masyarakat, survei menunjukkan 60,7 persen responden masih puas terhadap kinerjanya. Sementara jika disebut pemerintah sudah tidak dipercaya masyarakat, 72,2 persen responden masih menyatakan percaya terhadap pemerintahan. Namun, kontra narasi yang bertanggung jawab juga harus mengakui adanya kritik, termasuk 33,0 persen yang menilai pemberantasan korupsi belum serius.
Kritik Harus Dijawab dengan Kinerja
Pemerintah tidak perlu membalas demonstrasi dengan pertengkaran politik. Jawaban paling kuat adalah kebijakan dan hasil nyata. Jika masyarakat menuntut RUU Perampasan Aset, pemerintah perlu menunjukkan langkah yang ditempuh. Jika masyarakat meminta pemberantasan korupsi diperkuat, pemerintah harus memastikan penegakan hukum berjalan konsisten. Jika pengawasan dikritik, maka sistem pengawasan harus diperbaiki. Dengan begitu, kritik dapat menjadi energi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan.
Kepercayaan Publik Bukan Cek Kosong
Prabowo masih memiliki modal kepercayaan yang cukup besar. Kepuasan terhadap kinerja Presiden berada di angka 60,7 persen, kepercayaan terhadap pemerintahan mencapai 72,2 persen, dan 62,4 persen menilai pemerintah serius memberantas korupsi. Namun, angka tersebut bukan alasan untuk berhenti berbenah. Justru semakin besar kepercayaan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk membuktikannya melalui kinerja.
Demokrasi Membutuhkan Kritik dan Data
Aksi AMPB dapat menjadi pengingat bahwa masyarakat ingin pemberantasan korupsi dilakukan lebih tegas. Survei DSI menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Kedua hal tersebut tidak harus dipertentangkan. Demonstrasi adalah bentuk aspirasi, survei adalah gambaran persepsi, sedangkan pemerintah harus menjawab keduanya melalui kerja nyata.
Pada akhirnya, pemerintah tidak perlu membuktikan komitmen antikorupsi hanya melalui pernyataan. Komitmen harus terlihat dari penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, pencegahan kebocoran, dan upaya memulihkan aset negara.
Kritik masyarakat adalah pengingat. Data survei adalah cermin. Dan kepercayaan publik adalah tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui tindakan.
